Transmadura.com, Sumenep – Dengan rampungnya bukti-bukti pelanggaran dalam pencatutan nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Akhirnya, Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) resmi dilaporkan ke Polda Jawa Timur, Selasa (27/9/2016).
Menurut Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi, Bukti-bukti atas pencatutan nama lembaga negara sudah dikumpulkan, sehingga pihaknya tidak ingin melakukan pembiaran, karena ditakutkan merembet ke daerah lain.
“Saya meeting mulai tadi pagi terkait upaya hukum yang akan ditempuh atas pencatutan nama Kemendesa PDTT,” ujar Sekjend Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi.
“Hari ini pun, kepala biro hukum Kemendes akan menuju Polda jawa timur untuk laporan,” sambungnya lagi.
Ditegaskan Sanusi, pelanggaran LPD sudah cukup komplit dan tidak perlu lagi melakukan kajian jika hanya mau melaporkan lembaga tersebut. Karena, pertama bukti pencatutan nama staf ahli, kedua menggelar kegiatan mengatasnamakan kemendesa PDTT, dan alasan kuat lainnya meresahkan masyarakat
“Tiga alasan itulah yang menjadi landasan kuat pihak Kemendesa PDTT untuk menempuh jalur hukum,” imbuhnya.
Masyarakat dihimbau untuk tidak tertipu kegiatan yang mengatasnamakan Kemendesa PDTT. Karena agenda Kementerian pasti disampaikan ke publik, bahkan logo yang digunakan pun pasti resmi.
“Kami tidak ingin ada kegiatan yang mencatut-catut lembaga negara,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPW LPD Jawa Timur dengan mengaku sebagai mitra kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diklat kilat Tenaga Ahli (TA) dan Pendamping Desa (PD) yang diletakkan di ujung timur pulau madura dengan mengatasnamakan Kemendesa PDTT RI, pada Senin (19/9/16) lalu di aula Kemenag setempat.
Kegiatan itu diikuti sekitar 300 peserta dengan membayar uang kontribusi sebesar Rp 200 ribu per peserta. Bukan cuma itu, sejumlah peserta juga sudah menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah vareatif mulai Rp 600 ribu hingga Rp 3 juta. (Boy/Hy)