Transmadura.com, Sumenep – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar aksi ke kantor Bupati setempat mendesak Bupati A Busyro Karim merevormasi birokrasi yang tidak produktif. Selasa (01/11/2016).
Korlap Aksi, Hazmi dalam orasinya meminta Pemkab Sumenep melakukan penataan ulang birokasi yang ada.
“Birokrasi di Sumenep ini masih terkesan amburadul dengan berbagai indikasi problem yang menyebar hampir diseluruh instansi,” teriaknya dihadapan peserta aksi yang lainnya.
Menurutnya, masih banyak dinas di lingkungan pemkab yang belum tertata, sehingga banyak program daerah yang tidak berjalan dengan baik.
Kami menilai, Penataan Birokasi tertuang dalam lima indikator, yakni kompetensi, akuntabilitas, transparansi, pelayanan dan efektifitas kerja,” paparnya.
Sementara Ketua Umum PMII Cabang Sumenep, Alif Rofiq Menilai bahwa aksi ini merupakan bentuk evaluasi sekaligus kritik konstruktif bagi pemerintah.
“Program unggulan Bupati ‘Nata kota bangun desa’ hanya menjadi jargon saja. Realisasinya nihil,” teriak korlap aksi Alif Rofik.
Ia juga menyoroti maraknya pungli disejumlah kantor pelayanan publik di Sumenep. Bahkan, Pemkab dituding menutup mata karena tidak ada tindakan.
“Sumenep harus bebas dari pungli. Jangan biarkan pungutan liar berada dimana-mana, karena pungli itu merugikan orang lain,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sumenep belum bisa menemui para demonstran, bahkan wakil Bupati Achmad Fauzi yang mencoba menemui ditolak mentah-mentah oleh para aktivis. (Boy/Hy)