Transmadura.com, Sumenep – Upaya interpelasi sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Sumenep, Jawa Timur berpotensi akan melebar kepada pelesiran bupati ke London beberapa waktu lalu.
Pasalnya, meskipun tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), namun perginya orang nomor satu itu dinilai menjadi salah satu faktor utama terlambatnya pembahasan APBD 2017.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) DPRD Sumenep Abrari mengatakan, sesuai hasil kesepakatan rapat di internal DPRD Sumenep, materi yang bakal diajukan kepada pimpinan DPRD terkait alasan Bupati yang hingga saat ini belum dicairkan.
Namun, materi itu dianggap sangat riskan, sehingga bisa berpotensi akan melebar ke pada persoalan perginya Bupati Sumenep A Busyro Karim ke London beberapa waktu lalu. Karena perginya orang nomot satu di lingkungan Pemerintah Sumenep dianggap telah memperlambat pembahasan APBD 2017.
“Mestinya Bupati menandatangani APBD pada 29 Desember. Tapi karena belum datang, maka jadi lambat. Saat ini materinya sedang di godok di Fraks-Fraksi,” katanya, Selasa, 28 Februari 2017.
Sementara Bupati Sumenep A Busyro Karim pergi ke London saat itu berangkat pada 26 Desember 2016 atau sebelum nota kesepahaman atau pembahasan APBD selesai.
Dikatakan, upaya interpelasi itu akan dilakukan setelah Pimpinan DPRD melakukan upaya persuasip kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim. “Kami beri kesempatan bagi Pimpinan untuk melakukan komonikasi politik selama Bupati selama 1×24 jam. Jika tidak berhasil, maka upaya interpelasi akan dilakukan,” jelasnya.
Sebab menurutnya, Bupati tidak mencairkannya gaji semua anggota dewan dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum pasti. “Selama ini alasan tidak mencairkan gaji anggota dewan tidak berbasis Yuridis, dan tidak berbasis data. Makanya kami akan mempertanyakan itu,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumenep, Huzaini Adim akan mendukung semua yang telah menjadi kesepakatan dalam rapat Forum Pimpinan Anggota Dewan Sumenep, Pada Selasa, 28 Februari 2017.
Sebab, selama ini eksekutif terkesan tidak memberikan alasan kongkrit soal keuangan, termasuk tidak dicaikannya gaji Anggota Dewan. “Sudah lama, hampir dua bulan Eksekutif belum bisa memberikan kejelasan. Kami mendukung penuh upaya interpelasi itu,” tegasnya.
Sayangnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto enggan untuk menjawab persoalan tersebut. “Sekarang masih bukan momennya,” katanya saat menghadiri acara di RSUD Dr Moh Anwar pagi. (Asm/hy)
