Transmadura.com, Sumenep — Salah satu pengamat asal Kepulauan merasa pesimis dengan visit 2018 akan sukses. Parawisata di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Edy Junaidi mengatakan visit 2018 terkesan hanya wacana yang diagungkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
Pasalnya, hingga saat ini persiapan menuju awal kunjugan wisata itu belum siap. Salah satunya tidak satupun pelaku usaha yang mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), termasuk Gili Labak, dan Giliyang. Keduanya merupakan destinasi unggulan pemerintah menyambut visit 2018.
”Visit 2018 terkesan dipaksakan, jujur kami pesimis bisa sukses. Karena dari sisi adminitrasi saja belum rampung. Masak TDUPnya saja belum kelar diselesaikan. Nah, kalau begitu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukum, karena legalitasnya masih belum jelas,” katanya, Sabtu, 6 Mei 2017.
Bahkan menurutnya, berdasarkan hasil diskusi dengan salah satu petinggi di Sumenep, antara eksekutif dan legislative masih bersebrangan. ”Kami juga telah berdiskusi dengan salah satu pemangku kebijakan di Sumenep ini, katanya Legislatif belum sefaham dengan eksekutif, terutama yang berkaitan dengan visit 2018,” jelasnya.
Sebelumnya, Kabid Penetapan dan Penerbitan izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumenep, Kukuh Agus Susianto mengatakan, hampir semua destinasi wisata, termasuk Gili Labak, dan Giliyang belum mengantongi TDUP.
Bahkan, pengelolaan keduanya belum jelas, apakah akan dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, BUMdes, atau pihak swasta.
”Kalau pantai Sembilan kami dengar akan dikelola oleh BUMDes, tapi juga belum mengajukan TDUP,” katanya beberapa waktu lalu.
Dari sejumlah destinasi wisata yang berada di kabupaten ujung timur pulau Madura ini, baru satu yang menngajukan izin, yakni bukit tinggi di Kecamatan Lenteng. Saat ini masih diproses dan belum selesai. ”Tapi tidak tahu kenapa kok tidak diurus lagi,” jelasnya.
Terpisah Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam membantah jika wakil rakyat di gedung parlemen tidak se misi dengan eksekutif terkait visit 2018. Bahkan, dirinya telah lama mendorong agar pelaku usaha pariwisata untuk segera mengurus TDUP.
”Sudah lama kami wanti-wanti terkait izin diselesaikan, karena itu merupakan legalitas agar usahanya tidak illegal dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkapnya.
Oleh karena itu, sebagai, bentuk dukungan suksesnya visit 2018 dalam waktu dekat akan segera memanggil instansi terkait. Pemanggilan itu untuk segera memproses semua izin yang berkaitan dengan pariwisata, termasuk TDUP. ”Kami akan panggil dinas terkait nanti, sehingga persoalan izin ini segera diselesaikan,” tegasnya. (Idi/Asm)
