Transmadura.com. Sumenep —
Dalam menuntaskan kasus APIP (Komitmen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ) Sumenep, Madura, Jawa Timur, dipertanyakan, terkait banyak dugaan tindak pidana korupsi terkesan jalan ditempat.
Salah satunya laporan tentang dugaan penyalahgunaan bantuan dana desa (DD) tahun 2016 belum ada perkembangan yang cukup signifikan. Kasus tersebut dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat Sumenep Corruption Watch ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dengan nomor laporan 06/scw/VIII/2017 tertanggal 25 Agustus 2016.
Namun, kasus tersebut dilimpahkan oleh KPK ke APIP Sumenep dengan nomor surat R-3972/40-43/09/2017, tertanggal 28 September 2016.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Ranu Mihardja, bertuliskan sehubungan dengan surat pengaduan saudara nomor : 06/scw/VIII/2017 tertanggal 25 Agustus 2016 kepala KPK yang kami terima tanggal 31 Agustus 2016, bersama ini disampaikan bahwa KPK telah meminta APIP setempat untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
”Sampai saat ini belum ada tindak lanjut, padahal sifatnya segera sesuai dengan surat dari KPK. Lagi pula yang dilimpahkan sudah hampir satu tahun suntuk,” kata Junaidi selaku pelapor, Selasa, 15 Mei 2017.
Menurutnya, belum adanya perkembangan menunjukkan jika kinerja APIP yang dikomandani oleh R Idris Kepala Inspektorat Sumenep, belum bertaji. Sehingga, menimbulkan persepsi miring dikalangan masyarakat.
”Satu tahun proses yang di tangaini APIP belum ada perkembangan. Sehingga APIP tekersan melindungi para oknum kepala desa yang diduga berpraktik kotor,” tegasnya.
Sayangnya Kepala APIP R Idris belum bisa dimintai keterangan. Saat ditatangi di Kantor Inspektorat Sumenep, dimana ia bertugas saat ini tidak ada. ”Sejak pagi sepertinya tidak ada, mungkin rapat di Kantor Pemda,” kata salah satu petugas di resepsiones.
Saat dihubungi melalui sambungan teleponnya tidak merespon meskipun nada sambungnya terdengar aktif hingga berita inin ditulis. (Idi/Asm)
