SUMENEP, (Transmadura.com) –
Gaji anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai akhir tahun 2017 dipastikan akan naik sebesar Rp10 juta perbulan dibandingkat tahun sebelumnya.
Kenaikan gaji itu kata Janafi, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur gaji dan tunjangan DPRD. Perda yang baru disahkan Agustus lalu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dengan terbitnya PP tersebut, maka PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan PP 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD otomatis dicabut.
Menurutnya, Dari 10 tunjangan yang diatur dalam PP nomor 18 tahun 2017, DPRD akan fokus pada tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
Kendati demikian, hingga awal November ini belum menerima kenaikan gaji. Karena proses appraisal (tim penaksir) belum selesai.
Namun begitu, pihaknya memastikan hak keuangan tersebut sudah dipastikan semua anggota dewan akan menerima. Sebab, berdasarkan amanah PP 18 hak keuangan itu harus dibayar sebulan setelah perda disahkan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017, hak keuangan anggota DPRD Sumenep selama empat bulan, terhitung sejak September sampai Desember, dianggarkan sekitar Rp 5 miliar untuk 50 anggota dewan.
“Kenaikan gaji anggota dewan mulai tahun ini berkisar antara Rp9-10 juta perbulan,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh Hanafi.
“Sumenep kan masuk katergori keuangan sedang, berarti tinjangan di komonikasi 2 kali lipat dari uang representasi. Jadi, gaji anggota dewan yang bakal diterima kisaran Rp26-27 jutaan dari sebelumnya Rp17 juta perbulan, ini belum termasuk PPN PPH,” jelasnya.
“Jadi manti dirapel. Karena anggarannya akan diambilian di PAK (perubahan anggaran keuangan) 2017,” jelasnya. (Red)
