SUMENEP, (TransMadura.com) –
Aktivis Sumenep Independen (SI) Sahrul Gunawan, bahwa temuan panitian khusus (pansus) atas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati Sumenep 2017 diminta disikapi serius. Pasalnya, Para legislator dituntut tidak hanya gertak sambal terkait laporan tahunan itu.
Dari beberapa item Pansus LKPJ Bupati menemukan laporan
yang dinilai janggal dan ketidak sinkronan dengan fakta di lapangan. Salah satunya, pendapatan asli daerah (PAD), dan lainnya. Termasuk validasi laporan tersebut. Hal ini terlihat dari angka kematian ibu hamil yang tidak sama antara dinkes dan Bappeda.
“Kalau tidak salah ada 24 item temuan anggota pansus. Ini harus diblejeti secara serius dan mendalam. Jadi, LPKJ bupati harus dievaluasi secara menyeluruh dan mendalam, biar tidak hanya rutinitas belaka, ” katanya.
Menurut Sahrul, dewan harus berani menolak jika ditemukan tidak sesuai fakta, atau bahkan mengeluarkan rekomendasi atas temuan. Apabila ditemukan pidana silahkan ke ranah hukum. “Blejeti, kalau ditemukan, keluarkan rekomendasi. Jika tidak sesuai keluarkan penolakan, ” tuturnya.
Dia berharap dewan dalam hal ini anggota pansus tidak hanya gertak sambal kepada eksekutif. Nanti hanya sekadar menaikkan bargaining (tawar menawar) saja. “Jadi, kami harap dewan tidak hanya gertak sambal, tapi diseriusi. Kami tunggu hasilnya, ” tukasnya.
Sementara juru bicara pansus LKPJ Akhmad Mustar menepis jika dianggap gertak sambal. Pihaknya serius dalam meblejeti LKPJ itu. “Kami tidak akan gertak sambal, lihat saja Senin besok, 23 Agustus mendatang, ” katanya.
Dia menuturkan, ada banyak hal yang ditemukan pansus, utamanya terkait validasi data. Dan, itu pasti akan ditindaklanjuti, dan akan dikeluarkan rekomendasi. “Kalau pidana ya pasti akan ke ranah hukum,. Tergantung hasil kajian kita nanti, ” tukasnya.
Reporter : Asm
