SUMENEP, (TransMadura.com) – Pengelolaan pantai wisata milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai dipertanyakan. Pasalnya, keberadaanya dinilai tidak ada perkembangan, baik dari segi fasilitas atau sejenisnya alias masih stagnan.
Hal ini disinyalir terjadi di wisata pantai Lombang, Pantai Slopeng dan beberapa jenis lainnya. “Kami sangat kecewa lantaran pengelolaan destinasi wisata oleh Pemkab Sumenep ini malah terkesan hanya jalan ditempat, tidak ada perkembangan. Utamanya di pantai Lombang,” kata anggota komisi II Masdawi.
Dia menuturkan, wisata yang dikelola pemerintah harusnya maksimal. Sehingga, bisa menopang peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Ketika berkembang, maka bisa menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke Sumenep. Maka, pendapatannya akan besar,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya menginginkan pengelolaan wisata ini tidak lagi oleh pemkab, hanya hanya lebih mengandalkan kepada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). “Lagian, apabila dikelola oleh pemerintah, diperkirakan hanya bergantung kepada APBD, tidak kreatif,” ujarnya dengan serius.
Salah satunya, pengelolaan wisata itu diberikan kepada pihak ketiga, atau pengusaha pariwisata sehingga bisa memberikan warna bagi pengembangan wisata. “Kalau diberikan kepada pengusaha, kan bisa ditarget untuk PAD. Jadi, mereka akan berpikir untuk meningkatkan pengunjung,” tuturnya.
Atau, terang dia, pengelolaan itu bisa diberikan kepada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang memiliki kompetensi dibidang ini atau memiliki core bisnis pariwisata. “Intinya, jangan pemerintah saja, BUMD selaku perusahaan daerah juga bisa diberikan ruang untuk mengelola wisata,” ungkap politisi Demokrat ini. (*)
