SUMENEP, (TransMadura.com) –
Mahasiswa yang tergabung BEM (Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa) mulai ngotak atik penggunaan anggaran Covid-19.
Pasalnya, realisasi penanganan dan penggunaan itu dinilai kurang transparan.
Hal itu dilakukan dengan menggelar aksi di depan gedung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Kamis (12/8/2021).
Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah transparan dalam penggunaan dana Covid-19. Khawatir dana penanganan pandemi yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Kami mencurigai ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran Covid-19 di Sumenep,” kata Nur Hayat, saat orasi.
Selain itu, dia juga menyinggung penanganan kasus pelanggaran Covid-19 di Kabupaten Sumenep nampak tebang pilih. Hal itulah yang menjadi kecurigaan terkait penggunaan anggaran.
“Data kongkrit anggaran realisasi dana Covid-19 dimana, ini sangat rentan diselewengkan,” ungkapnya.
Kepala BPBD Sumenep Abd Rahman Riyadi saat menjumpai mahasiswa menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep menyediakan dana sebesar Rp 56 miliar.
Hingga saat ini baru terealisasi Rp 7 miliar. Serapan sebesar Rp 7 miliar sepanjang tahun 2021 bukan serapan yang sedikit. Hanya saja, lanjutnya, anggaran penanganan Covid-19 bersifat on going.
Menurutnya, semua pihak harus penuh hati-hati dalam realisasikan anggaran Covid-19.
“Untuk realisasi anggaran covid itu harus hati-hati, beda dengan anggaran yang lain, karena ancamannya jelas, hukumannya jelas,” terangnya.
(Red)