SUMENEP – Keberadaan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep, Madura, Jawa Timur dinilai masih jauh dari harapan. Buktinya, dua perusahaan milik pemerintah Sumenep ini dianggap belum sehat sampai detik ini, utamanya soal keuangannya.
Dua perusahaan pelat merah itu adalah PD Sumekar dan PT Sumekar. Keduanya dianggap tidak sehat lantaran belum bisa menghidupi perusahaannya. Apalagi sampai memberikan dividen (pembagian laba perusahaan) kepada Pemerintah kota Sumekar, tentu saja belum mampu.
PD Sumekar mengelola bisnis Apotek, yang dalam pelaksanaanya dipihakketigakan. Dan, ternyata juga tidak memberikan profit kepada PD Sumekar, meski dalam catatannya ada keuntungan. Perusahaan ini juga mengelola pengadaan beras ASN (Aparatur Sipil Negara). Ternyata kedua bisnis tak membuat BUMD ini sehat.
Sementara PT Sumekar hanya mengelola bisnis perkapalan. Yakni, menggunakan kapal DBS (Dharma Bahari Sumekar). Ternyata bisnis ini malah menimbulkan gejolak, karena tidak mampu membayar gaji karyawannya.
Sehingga, legislator meminta bupati tidak berdiam diri, melainkan harus turun tangan menyelesaikan dua BUMD yang dinilai tidak sehat.
“Dua BUMD ini kan sudah lama berdiri, dan terus dipaksa untuk bisa menghasilkan. Ternyata sampai detik ini perusahaan ini tidak sehat,” kata anggota komisi II DPRD Sumenep Juhari.
Maka, sambung dia, bupati Sumenep harus “turun tangan” untuk bisa membuat perusahaan ini sehat setidaknya untuk dirinya. Minimal langkah taktis dari pemerintah agar ada progres pertumbuhan dari bisnis yang digeluti. Sehingga, lebih berkembang.
“Bupati itu kan pengusaha, kami yakin punya cara dan trik untuk bisa menyehatkan dua BUMD yang tidak sehat. Entah dengan membuka bisnis baru atau langkah kebijakan lain yang bisa menguntungkan,” ujar politisi PPP ini.
Untuk itu, pihaknya berharap bupati tidak hanya sekadar memikirkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tapi BUMD yang tidak sehat juga harus dibiarkan.
“Ini jangan dibiarkan, masak dari bupati sebelumnya dan sampai saat ini belum ada langkah taktis dalam membuat penyehatan BUMD ini,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya menunggu gebrakan bupati dalam menyelesaikan masalah Dua BUMD ini. Hanya saja dia mengingatkan, jangan sampai penyertaan modal dijadikan solusi. “Nanti tidak sehat ada penyertaan modal lagi, itu kami kira bukan solusi. Tapi, harus ada kebijakan baru yang inovatif dari bupati,” tutupnya.
(Asm/red)
