SUMENEP, (TransMadura.com) – Rapat paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sumenep, penyampaian laporan dan persetujuan bersama dengan Bupati.
Dalam rapat tersebut tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Dalam rapat pimping oleh Ketua DPRD Sumenep, H Abdul Hamid Ali Munir, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsujudo, Wakil Bupati Dewi Khalifah, Wakil Ketua DPRD, Pimpinan Fraksi dan komisi serta para anggota, anggota forum koordinasi, Sekda, Asisten, OPD dilingkungan Pemkab Sumenep, BUMD/BUMN.
Ketua DPRD Sumenep, H Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan dalam sambutannya menekan pentingnya pentingnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan APBD.
“Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 harus menjadi cerminan dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” kata Abd. Hamid Ali Munir.
Pembahasan dalam rapat tersebut, membahas garis besar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Dari segi pendapatan, ditargetkan sebesar Rp2.469.863.466.720,00 terealisasi sebesar Rp2.585.188.972.667,12 atau 104,67 persen. Sementara itu, alokasi dana untuk belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp2.892.381.009.858,00 terealisasi sebesar Rp2.597.264.241.457,00 atau 89,80 persen.
Dari selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja, terdapat defisit sebesar Rp12.075.268.789,88. Di sisi pembiayaan, penerimaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp453.817.543.138,00 terealisasi sebesar Rp453.917.292.585,41 atau 100,02 persen. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah, dianggarkan sebesar Rp31.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp30.300.000.000,00 atau 96,81 persen.
Dengan demikian, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp411.542.023.795,53, terdiri dari defisit Rp12.075.268.789,88 dan pembiayaan netto Rp423.617.292.585,41.
Banggar menyoroti beberapa poin penting, antara lain realisasi pendapatan yang mencapai 98% dari target, serta penggunaan belanja yang efisien dan tepat sasaran. Melalui rapat paripurna tersebut, saran, harapan, dan masukan tertampung untuk penyempurnaan, baik dari sisi penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjadi acuan untuk penyusunan APBD tahun mendatang.
(Red)
