Breaking News
Karya Bakti TNI, Babinsa Bantu Rehab Rumah Warga Pragaan Kasdim 0827/Sumenep Pimpin Acara Tradisi Penerimaan Warga Baru, Pengangkatan Jabatan dan Pelepasan Personel Pindah Satuan Kodim 0827/Sumenep Gelar Donor Darah dan Bazar Murah, Peringati HUT Ke-79 Persit KCK Babinsa Lakukan Fogging di Dasuk, Upaya Cegah DBD Siswa Pramuka di Gayam-Sapudi Unjuk Kemampuan Baris-Berbaris di Depan Babinsa
RedaksiIndeks
banner 728x90
Beranda Komisi I Selesaikan Pembahasan Raperda Desa : Ini Harapannya
Tak Berkategori  

Komisi I Selesaikan Pembahasan Raperda Desa : Ini Harapannya

Trans Madura

SUMENEP, (TransMadura.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sudah selesai dibahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang desa sudah selesai dibahas. Hal itu akan menjadi regulasi yang diharapkan mampu memperbaiki pembangunan di desa.

Dalam pembahasan raperda hadir membantu untuk pembangunan di Desa, terutama dalam regulasi badan Usaha Milik Desa ( BUMdes).

banner 728x90

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Ach Djoni Tunaidy menyatakan, Raperda tentang desa itu sudah selesai dibahas oleh komisinya. Raperda tersebut hadir untuk membantu pembangunan di desa, terutama regulasi tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“BUMDes memiliki peran yang cukup strategis untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat. Sebab lembaga ini diamanatkan untuk mengelola potensi desa yang mampu mem- berikan dampak ekonomi dan kesejahteraan pada rakyat,” kata Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Ach Djoni Tunaidy.

Baca Juga :   Dugaan Pungli Program BSPS di Sumenep, Kades Kecewa Bayar Rp 3,5 Juta per Unit

Oleh sebab itu, menurut Djoni, setiap desa harus memiliki BUMDes. Bahkan tidak hanya BUMDes, Perda desa nantinya juga akan mengatur tentang pemerintahan di tingkat paling bawah itu. Seperti pada pemilihan antar waktu (PAW) Kepala Desa (Kades).

Polisi partai Demokrat itu menyampaikan, Raperda desa merupakan gabungan dari Perda yang sudah ada di desa. Raperda itu akumulasi dari beberapa perda desa yang terpisah pisah, sehingga dijadikan satu. Seperti Perda Desa, Perda PAW, Perda BUMDes yang akhirnya dijadikan satu Raperda.

Djoni mencontohkan isi Raperda yang sudah dibahas itu. Diantaranya, persoalan PAW. Seperti pembentukan panitia PAW oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diserahkan ke pihak kecamatan.

Baca Juga :   Mamfaat Perahu Siaga KMPS Saat Nakes Kepulauan Rujuk Pasien ke RSUDMA

“Padahal aturan yang ada harus dilaksanakan oleh BPD. Tetapi di bawah, ada beberapa BPD yang tidak mau melaksanakan sesuai perda. Sebab, kadang BPD itu takut, akhirnya lepas tangan untuk cari aman. Sehingga, pembentukan panitianya itu dialihkan atau diatasi oleh pihak kecamatan, supaya PAW itu tetap berjalan,” ujarnya.

Ditambahkan jika perubahan perda tersebut bukan dari usulan DPRD, tetapi merupakan inisiatif eksekutif. (Asm)

banner 336x280
86 Komentar

Respon (86)

  16. jugabet chile [url=https://jugabet.xyz/#]jugabet casino[/url] Las reservas en lГ­nea son fГЎciles y rГЎpidas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *