SUMENEP, (Transmadura.com) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Paramadina melakukan aksi demo di depan kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sumenep. Kamis, (7/7/2022).
Mereka datang melakukan tuntutan terkait kinerja DPRD setempat yang dinilai sangat
perlu dikoreksi. “Kami menyampaikan aspirasi koreksi dan evaluasi kinerja DPRD Kabupaten Sumenep,” kata salah satu orator aksi.
Dia menyampaikan diantara kereksi dan evaluasi kinerja DPRD, yakni Monitoring dan controlling yang lemah oleh DPRD Sumenep terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep, Lemahnya kinerja Badan Kehormatan DPRD terkait dugaan kasus yang dilakukan Oknum DPRD .
Pihaknya menilai, kurangnya keterbukaan ruang aspirasi dan partisipasi public DPRD Kabupaten
Sumenep, kurangnya Optimalisasi dan Efisiensi Terkait Fungsi Budgeting.
Selain itu para mahasiswa mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang draft RKUHP terbaru. Mendesak Pemerintah dan DPR RI terbuka dalam pembahasan pasal revisi RKUHP
dan melibatkan partisipasi rakyat.
Menghapus pasal-pasal yang “membunuh” kebebasan demokrasi untuk melindungi
kekuasaan.
“Kami akan melakukan pengawalan hinga tuntas terhadap kompleksitas permasalahan yang terjadi
di Kabupaten Sumenep,” Ungkapnya.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menjelaskan, jika berkaitan dengan kasus sudah ada yang menangani. Kasus itu ditangani oleh pihak BK. “Di DPRD itu kan memang ada tugasnya, dan itu ditangani oleh BK,” katanya.
Dia menuturkan, apabila mahasiswa ingin bertemu akan difasilitasi oleh pihaknya. “Silahkan kalau mau ketemu, mari kita fasilitasi, tentukan waktunya. Akan kami fasilitasi bertemu dengan BK,” ungkapnya. (Asm/red)
