PAMEKASAN, (TransMadura.com) -Namun dalam pembangunan polindes di Pamekasan pada tahun 2017, ditemukan banyak yang mengusik, utamanya dari orang atau masyarakat yang mengklaim dirinya dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) . Jum at (25/05/2018)
Beberapa pembanguan polindes yang diusik itu, antara lain di Desa Mangngar dan Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, dan Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur.
Ketiga pembangunan polindes ini diusik, pihak yang mengatas namakan LSM, karena menganggap, material yang digunakan hampir tidak sama dengan keterangan yang ada di RAB
Sehingga pada LSM itu menganggap, kualitas pembangunan polindes tersebut tidak awet, seperti kondisi gedung yang mulai mengelupas, dan retaknya atap.
Dua dinas ini angkat tangan dengan masalah teknis. Seperti pengakuan Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Isye Windarti. Mereka kompak menyatakan, masalah kualitas pengerjaan tersebut dipasrahkan ke PUPR Pamekasan.
“Kami hanya bertanggung jawab dari sisi administrasinya saja,” jelas Ismail Bey, kemarin.
Sayangnya, soal pengawasan selama pengerjaan berlangsung, dua dinas ini tidak menjelaskan. Apakah pengawasan tersebut diawasi secara berskala dan optimal, atau dilepas begitu saja.
“Tapi yang jelas, kalau masalah teknis itu ranahnya PUPR,” tukas bey
Sementara Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, selama pengejaan, proyek harus diawasi optimal.
Peran dinas terkait sebagai leading sector pengerjaan itu yakni Dinkes dan Dinas Tanaman Pangan, didesak jangan sampai tidak memahami progres pembanguan itu, baik dari sisi administrrasi, RAB, dan teknis.
“Memang kalau dari persoalan teknis ini ranahnya PUPR, tapi masak tidak mengetahui rancangan pengerjaan yang ada di RAB,” pungkasnya. (Imam/Red).
